90,75?sa/Kelurahan di Luwu Utara Tahan terhadap Kerawanan dan Kerentanan Pangan

LUWU UTARA - Sebanyak 157 desa/kelurahan di kabupaten Luwu Utara rupanya tercatat memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap kerentanan dan kerawanan pangan. Jika dipersentasekan, maka tercatat 90, 75?sa/kelurahan memiliki tingkat ketahanan pangan yang cukup baik.

Data ini terungkap pada kegiatan Launching Buku Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) atau Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Luwu Utara, belum lama ini.

Baca juga: Panen di Sragen, Mentan Syahrul Yasin Limpo Gairahkan Produksi Hingga Ekspor Kacang Tanah

Pada Buku FSVA tersebut dipetakan beberapa prioritas yang menjadi ukuran tingkat kerentanan dan kerawanan pangan di tingkat desa/kelurahan. Desa dan kelurahan yang masuk pada prioritas 1 menggambarkan bahwa wilayah tersebut sangat rentan terhadap kerawanan pangan.

Sementara desa dan kelurahan yang masuk pada prioritas 2 menggambarkan bahwa wilayah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan. Untuk desa dan kelurahan yang masuk pada prioritas 3, berarti wilayah tersebut dinilai agak rentan terhadap kerawanan pangan.

Baca juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Targetkan Penanaman 10 Juta Pohon Kopi di Tahun 2022

Desa/kelurahan yang masuk prioritas 4 adalah desa yang agak tahan terhadap kerentanan pangan. Desa/kelurahan yang masuk prioritas 5 tahan terhadap kerentanan pangan. Sementara prioritas 6 adalah desa/kelurahan yang sangat tahan terhadap kerentanan pangan.

Berdasarkan Buku FSVA Luwu Utara 2023, tercatat bahwa dari 173 desa/kelurahan, tidak ada yang masuk prioritas 1 alias (0%). Sementara yang masuk prioritas 2 tercatat ada 5 desa/kelurahan  atau 3, 47%. Bagaimana dengan desa/kelurahan yang masuk prioritas 3, rupanya terdapat 10 desa/kelurahan yang agak rentan terhadap kerawanan pangan (5, 78%).

Baca juga: Presiden Serahkan 16 Ribu Hektar SK Hutsos dan TORA di Sulsel

Untuk prioritas 4 atau agak tahan terhadap kerentanan pangan tercatat 26 desa/kelurahan (15, 03%). Sementara prioritas 5 tercatat ada 91 desa/kelurahan yang tahan terhadap kerentanan pangan (52, 60%). Hebatnya lagi, ada 40 desa/kelurahan atau 23, 12% yang masuk prioritas 6 atau sangat tahan terhadap kerentanan pangan sebanyak. 

Sehingga dari hasil tersebut, didapatkan bahwa jumlah desa yang masuk prioritas 1, 2, dan 3 pada 2023 ada 16 desa dari 173 desa/kelurahan (9, 25 %). Angka ini turun dibandingkan tahun 2022 yang berjumlah 27 desa (15, 52%). Sedangkan desa yang masuk prioritas 4, 5, dan 6 tercatat ada 157 desa (90, 75 %), atau naik dibanding tahun 2022 yang berjumlah 147 (84, 48%) desa.

Baca juga: Petani dan Penyuluh Sambut Baik Program KUR

Kepala Bappelitbangda Luwu Utara, Drs. H. Aspar, mengatakan bahwa tren peningkatan jumlah desa/kelurahan yang tahan terhadap kerawanan pangan dapat digunakan pada pendekatan penentuan target intervensi agar capaian pelaksanaan program-kegiatan di kisaran 100%.

“Kami menyarakankan agar data yang ada pada buku FSVA ini dapat menampilkan tren potensi dan realisasi minimal tiga tahun untuk digunakan pada pendekatan penentuan target intervensi agar capaian pelaksanaan program dan kegiatan di kisaran 100%, ” kata Aspar. 

Baca juga: Kuliah Umum di Polbangtan Medan, Syahrul Yasin Limpo Paparkan Peran Milenial Untuk Pertanian Masa Depan

Ia pun berharap, analisis yang dilakukan dalam penyusunan FSVA ini dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan agar potensi Luwu Utara pada sektor tanaman pangan lebih berkontribusi terhadap peningkatan PDRB yang masih memiliki peluang besar untuk ditingkatkan.

“Peningkatan PDRB akan meningkatkan daya beli masyarakat, daya beli yang tinggi, termasuk akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Luwu Utara”, terang dia. Sementara Kepala DPKP melalui Kabid Ketersediaan dan Distribus Pangan, Silviah Yasin, merespon apa yang disampaikan Aspar.

“Insya Allah, kami akan melakukan koordinasi dengan provinsi terkait saran tersebut. Mengingat pelaksanaan kegiatan ini merupakan tugas dekonsentrasi dari provinsi dan DPKP Luwu Utara selaku fasilitator, terkait juknis yang telah ditentukan. (ctr/LHr)